Home Surat APBDes UMKM Kontak


Keterbukaan Informasi Jadi Keharusan, H. Iswarta Tekankan Kompetensi PPID Kecamatan dan Desa

Moh. Helmi     Rabu, 09-09-2026

desagapuk.com  — Batulayar, Pelatihan Informasi dan Komunikasi Publik dalam rangka penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat resmi digelar.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari 10 kecamatan tersebut menjadi bagian dari upaya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Lombok Barat meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan, dokumentasi, hingga pelayanan informasi kepada masyarakat.

Ketua Panitia, H. Iswarta Mahmuluddin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Diskominfotik Lombok Barat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Keterbukaan informasi sudah menjadi keharusan yang tertuang di dalam undang-undang. Karena itu, teman-teman yang mengelola informasi dan dokumentasi harus memiliki pemahaman yang baik terkait penyajian, penyampaian, pengumpulan, dokumentasi, dan pelayanan informasi kepada masyarakat luas,” ujar H. Iswarta, Rabu, 9 September 2026.

Menurutnya, penguatan kapasitas PPID Pelaksana dan PPID Desa sangat penting agar pelayanan informasi publik di tingkat perangkat daerah, kecamatan maupun desa dapat berjalan secara optimal.

“Kenapa PPID Pelaksana dan PPID Desa kami latih? Tentunya tidak lain dan tidak bukan agar ke depan kawan-kawan yang mengelola informasi dan dokumentasi mampu bekerja secara optimal. Mereka harus memahami bagaimana informasi dikumpulkan, didokumentasikan, disampaikan, hingga diberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

H. Iswarta menegaskan, peningkatan kapasitas tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan semata. Pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh para peserta harus dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Ketika berbicara peningkatan kapasitas, maka setiap kompetensi yang nantinya diberikan oleh narasumber kami harapkan bisa diaplikasikan. Sehingga keterbukaan informasi itu benar-benar bisa terjadi dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta, yang terdiri dari unsur PPID Pelaksana pada perangkat daerah serta operator PPID di tingkat kecamatan dan desa.

“Peserta kegiatan ini sekitar 100 orang. Ada operator PPID kecamatan dan desa, kemudian sisanya berasal dari PPID Pelaksana pada satuan perangkat daerah. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan nantinya mengaplikasikan apa yang diperoleh selama pelatihan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, H. Iswarta mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu strategi untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi dan keterbukaan informasi.

Menurutnya, ketika informasi publik dapat diakses secara terbuka dan dikelola dengan baik, masyarakat akan memiliki ruang yang lebih besar untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan masukan, serta berpartisipasi dalam pembangunan.

“Ketika informasi publik dapat terbuka, maka semua bisa menjadi pengawas, semua bisa memberikan masukan, semua bisa berpartisipasi dan pada akhirnya pemerintah juga dapat mempertanggungjawabkan program-program yang ada kepada masyarakat,” tegasnya.

H. Iswarta berharap pelatihan tersebut dapat menghasilkan kesamaan persepsi di antara para pengelola informasi, baik di tingkat perangkat daerah, kecamatan maupun desa.

“Kami berharap setelah kegiatan ini ada peningkatan pemahaman dan kesamaan persepsi terkait tugas PPID Pelaksana maupun PPID Desa. Dengan begitu, pelayanan informasi publik di Lombok Barat ke depan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

 


© 2026 Pemdes Gapuk Lombok Barat

Chat WhatsApp