Moh. Helmi Rabu, 09-09-2026
desagapuk.com — Batulayar, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, atau yang akrab disapa UNA, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Informasi dan Komunikasi Publik dalam rangka Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026.
Kegiatan yang diikuti oleh unsur PPID Pelaksana dan PPID Desa tersebut menjadi momentum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola serta menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab.
Dalam sambutannya, Wabup Nurul Adha menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa. Menurutnya, keterbukaan informasi harus diarahkan untuk mendukung tujuan utama pemerintahan, yakni menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Harapan saya, mudah-mudahan dari kegiatan ini terjadi komunikasi kolaboratif antara Pemda dengan Pemerintah Desa. Karena tujuan pemerintahan kita adalah salah satunya ingin menghadirkan kesejahteraan. Kesejahteraan desa itu jangan hanya menjadi slogan saja, tetapi bagaimana betul-betul kita ingin menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat di desa,” ujar UNA, Rabu, 9 September 2026.
Ia menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak dalam menghadirkan dampak nyata pembangunan kepada masyarakat. Karena itu, keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik maupun megahnya gedung pemerintahan.
“Kita berharap tidak hanya gedung-gedung kita bagus, gedung kita luas, tetapi bagaimana gedung-gedung yang bagus, yang luas, yang indah ini mampu menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat,” tegasnya.
Menurut UNA, ukuran keberhasilan pemerintah harus tercermin dari perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk dalam upaya menurunkan kemiskinan, meningkatkan rata-rata lama sekolah, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dan program pemerintah yang berdampak nyata.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga mengingatkan para peserta bahwa pemerintah tidak dapat menghindar dari tuntutan keterbukaan informasi maupun perkembangan teknologi.
“Bapak-Ibu, kita tidak bisa sekarang mengelak atau menghindar dari keterbukaan informasi. Kita tidak bisa terlepas juga dari teknologi, kemajuan teknologi. Sekarang ibu-ibu pedagang sudah mampu bikin Facebook, bikin Instagram, main TikTok, bahkan bisa juga mencari uang melalui TikTok. Kita harus memanfaatkan ini, jangan sampai kemudian kita kalah dengan ibu-ibu pedagang sayur yang bermain TikTok, bisa mengaktualisasikan dirinya, kemudian mendapatkan penghasilan,” katanya.
Karena itu, ia berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan kapasitas para pengelola informasi sehingga dapat memberikan data dan informasi yang baik kepada masyarakat.
“Sekali lagi harapan saya, informasi yang terbuka ini harus kita hadirkan,” ujarnya.
Selain keterbukaan informasi, UNA juga menyoroti pentingnya akuntabilitas pemerintah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya ditandai dengan capaian administratif atau penghargaan, tetapi harus memiliki korelasi dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai kita WTP saja. Tetapi indikator korelasinya terhadap, misalnya, rumah layak huni kita tidak tercapai, kemudian anak-anak kita yang tidak sekolah, anak-anak Lombok Barat yang putus sekolah usia SD, usia SMP tidak melanjutkan, ini semakin meningkat,” tegasnya.
Menurutnya, akuntabilitas pemerintah harus dapat diukur dari dampak nyata program pembangunan terhadap kehidupan masyarakat.
“Akuntabilitas terukur dari WTP, tapi juga terukur dengan realisasi di tengah masyarakat. Masyarakat merasakan betul bahwa akuntabilitas yang kita lakukan ini ada dampaknya terhadap perjalanan mereka,” jelas UNA.
Lebih lanjut, Wabup mendorong penguatan pengelolaan data melalui kolaborasi antara perangkat daerah dan pemerintah desa. Data yang akurat dinilai penting sebagai dasar pemerintah dalam merespons berbagai perubahan dan kebutuhan masyarakat secara cepat.
“Data itu terus bergerak di tingkat OPD-OPD. Bergeraknya juga ke desa-desa. Sehingga desa cepat juga memberikan respons yang cepat terhadap perubahan data, cepat menginformasikan kepada masyarakat dan sebagainya,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, UNA kembali menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Harapan saya sekali lagi terbangun kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa untuk menghadirkan akuntabilitas dalam hal keuangan ini sampai kepada masyarakat dan juga membangun transparansi informasi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dengan dibukanya kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap penguatan kapasitas PPID dapat mendorong pelayanan informasi publik yang semakin profesional, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat perangkat daerah maupun desa.
© 2026 Pemdes Gapuk Lombok Barat
